CLICK HERE FOR FREE BLOG LAYOUTS, LINK BUTTONS AND MORE! »

Senin, 27 Juli 2015

Akuntansi Sektor Publik

Dari berbagai kupasan seminar dan lokakarya, pemahaman sektor publik sering diartikan sebagai aturan pelengkap pemerintah yang mengakumulasi “utang sektor publik” dan “permintaan pinjaman sektor publik” untuk suatu tahun tertentu. Artikulasi ini dampak dari sudut pandang ekonomi dan politik yang selama ini mendominasi perdebatan sektor publik. Dari sisi kebijakan publik, sektor publik dipahami sebagaituntutan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintahan yang besar dannasionalisasi versus privatisasi. Terlihat jelas, dalam artian luas, sektor publik disebut bidang yang membicarakan metoda manajemen negara.Sedangkan dalam arti sempit, diartikan sebagai pembahasan pajak dankebijakan perpajakan. Dari berbagai sebutan yang muncul, sektor publikdapat diartikan dari berbagai disiplin ilmu yang umumnya berbeda satu dengan yang lain.
Sejarah Akuntansi Sektor Publik 
Sejarah organisasi sektor publik sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahunyang lalu. Dalam bukunya, Vernon Kam (1989) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi. Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi yang terjadi padamasyarakat dan kekuatan sosial didalam masyarakat. Kekuatan sosialmasyarakat, yang umumnya berbentuk pemerintahan. Organisasi sektor publik ini, dapat diklasifikasikan dalam: 
1. Semangat kapitalisasi (Capitalistic Spirit). 
2. Peristiwa politik dan ekonomi (Economic and Politic Event). 
3. Inovasi teknologi (Technology Inovation). 
Aspek Filosofi Sektor Publik 
Dari berbagai buku Anglo Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukandalam praktik-praktik organisasi publik. Dari berbagai buku lamaterbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut akuntansipemerintahan. Dan diberbagai kesempatan disebut juga sebagaiakuntansi keuangan publik. Berbagai perkembangan terakhir,sebagai dampak penerapan daripada accrual base di Selandia Baru,pemahaman ini telah berubah. Akuntansi sektor publik didefinisikansebagai akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakatdapat diartikan sebagai: “mekanisme teknik dan analisisakuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat”. Daridefinisi diatas perlu diartikan dana masyarakat sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat - bukan individual, yang biasanya dikelolaoleh organisasi -organisasi sektor publik, dan juga pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Di Indonesia, akuntansisektor publik dapat didefinisikan: “… mekanisme teknik dananalisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan danamasyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM danyayasan sosial, maupun pada proyek- proyek kerjasama sektor publik dan swasta”. 
Penerapan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia 

Salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik adalah di organisasi BUMN. Di tahun 1959 pemerintahan orde lama mulaimelakukan kebijakan-kebijakan berupa nasionalisasi perusahaan asingyang ditransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tetapikarena tidak dikelola oleh manajer profesional dan terlalu banyaknyapolitisasi’ atau campur tangan pemerintah, mengakibatkan perusahaantersebut hanya dijadikan ‘sapi perah’ oleh para birokrat. Sehinggasejarah kehadirannya tidak memperlihatkan hasil yang baik dan tidakmenggembirakan. Kondisi ini terus berlangsung pada masa orde baru. Lebih bertolak belakang lagi pada saat dikeluarkannya PeraturanPemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang fungsi dari BUMN. Denganmemperhatikan beberapa fungsi tersebut, konsekuensi yang harusditanggung oleh BUMN sebagai perusahaan publik adalah menonjolkankeberadaannya sebagai agent of development daripada sebagai business entity. Terlepas dari itu semua, bahwa keberadaan praktik akuntansisektor publik di Indonesia dengan status hukum yang jelas telah adasejak beberapa tahun bergulir dari pemerintahan yang sah. Salah satunyaadalah Perusahaan Umum Telekomunikasi (1989).

Sumber : http://www.himatansi.org/news183-akuntansi-sektor-publik.html

0 komentar:

Posting Komentar